VHRmedia.com, Jakarta - Terjadi ketidakadilan dalam penanganan korban lumpur PT Lapindo Brantas. Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo didesak lebih serius menangani para korban.
Hal itu diakui Menteri Lingkungan Hidup Rachmat Witoelar dalam pemeriksaan tim penyelidik Komnas HAM untuk kasus lumpur Lapindo di kantor Komnas HAM, Senin (14/7).
Menanggapi temuan Komnas HAM soal tidak terjaminnya penanganan korban lumpur Lapindo, Rachmat menilai itu adalah fakta
baca selengkapnya di vhrmedia
