<!– /* Style Definitions */ p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal {mso-style-parent:""; margin:0in; margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; mso-layout-grid-align:none; punctuation-wrap:simple; text-autospace:none; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";} @page Section1 {size:8.5in 11.0in; margin:1.0in 1.25in 1.0in 1.25in; mso-header-margin:.5in; mso-footer-margin:.5in; mso-paper-source:0;} div.Section1 {page:Section1;} –>
Jakarta ( Berita ) : Dari total kebutuhan dana untuk penanggulangan HIV dan AIDS sebanyak Rp1,5 triliun pada 2008 dukungan anggaran pemerintah baik dari APBN maupun APBD baru sekitar 41 persen.
Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dalam siaran pers di Jakarta, Kamis [26/02] mengungkapkan sekitar 40 persen dana penanggulangan AIDS pada 2008 dipenuhi oleh donor luar negeri yang sifatnya sementara dan tidak berkesinambungan.
Sedangkan sekitar 19 persen lainnya belum dapat dipenuhi karena ketersediaan dana penanggulangan HIV dan AIDS masih sangat terbatas. Oleh karena itu untuk mengatasi persoalan tersebut, menurut Direktur Kesehatan adn Gizi Masyarakat Bappenas Dr. Arum Atmawikarta dibentuklah Forum Perencanaan dan Penganggaran Penanggulangan HIV dan AIDS.
"Diharapkan forum ini mampu mengatasi kendala terbatasnya dana penanggulangan HIV dan AIDS baik di tingkat pusat maupun daerah sehingga dapat mempercepat upaya penurunan epidemi HIV di Indonesia," katanya pada Lokakarya Pengarusutamaan HIV dan AIDS dalam Rancanan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2010-2014.
Menurut dia, epidemi HIV di Indonesia telah memasuki tingkat terkonsentrasi dengan jumlah kasus yang terus meningkat setiap tahunnya. Data Departemen Kesehatan menyebutkan hingga akhir 2008 secara kumulatif sudah terdapat 16.110 kasus AIDS meningkat dari 2007 yang hanya 11.141.
Jumlah kasus yang semakin meningkat ini mengukuhkan Indonesia menjadi salah satu negara dengan laju epidemi tercepat di Asia Tenggara seperti dinyatakan UNAIDS. Dikatakannya, Forum Perencanaan dan Penganggaran yang memiliki anggota dari berbagai kementerian lembaga dimaksudkan untuk mengoptimalkan upaya penanggulangan HIV dan AIDS. "Mekanisme kerja yang dijalankan forum disesuaikan dengan siklus proses perencanaan dan penganggaran baik di tingkat nasional maupun daerah," katanya. ( ant )
baca selengkapnya di beritasore
