Jakarta ( Berita ) : Kantor perwakilan Komisaris Tinggi PBB untuk Pengungsi (UNHCR) di Indonesia terus mengupayakan untuk memperoleh akses kepada kelompok pengungsi Rohingya yang terdampar di Sabang, Nanggroe Aceh Darussalam, kata seorang juru bicara organisasi itu.
"Kami telah mengirim surat ke Departemen Luar Negeri Indonesia untuk mendapatkan akses guna bertemu dan mengetahui apa yang diperlukan para pengungsi Rohingya di Sabang dan hingga kini kami belum memperoleh jawaban," kata Anita Restu Akrita di Jakarta, Rabu [04/02].
Menurut dia, UNHCR berharap Deplu mau melibatkan dan memberi UNHCR akses untuk membantu mereka dan memberikan solusi atas masalah yang mereka hadapi.
Sebanyak 193 manusia perahu Rohingya terdampar di Sabang, pada 7 Januari. Mereka tak memiliki dokumen identitas. Pada Selasa (3/2), sebanyak 198 manusia perahu Rohingya ditemukan di lepas pantai NAD setelah terapung selama 21 hari di laut. Beberapa di antara mereka dalam keadaan kritis.
Warga Rohingya yang sebagian besar beragama Islam, tinggal di tapal batas antara Bangladesh dan Myanmar. Mereka telah melarikan diri ke wilayah Thailand atau Malaysia karena takut penyiksaan oleh rezim militer Myanmar yang memandang mereka bukan warganya.
Deplu bekerja sama dengan Organisasi International untuk Migrasi (IOM) sedang melakukan investigasi dan mewawancarai kelompok pertama manusia perahu itu sebelum mengambil keputusan tentang nasib mereka.
"Kami berharap manusia perahu itu tidak dipulangkan secara paksa," ujarnya.
Lebih jauh Anita mengatakan UNHCR melaksanakan tugas sesuai Konvensi Jenewa 1951 tentang status pengungsi, yang belum diratifikasi Indonesia.
"Berdasarkan konvensi itu tanpa izin, kami belum bisa masuk ke sana," tambahnya. "Kami terus berupaya untuk mendapatkan akses ke sana karena kami berasumsi manusia perahu Rohingya itu mencari perlindungan internasional dan suaka."
Kantor UNHCR telah melayangkan sepucuk surat permintaan ke Deplu pada 14 Januari dan mengirim lagi sepucuk surat pada 21 Januari lalu menanyakan jawaban atas surat pertamanya. Jika Deplu memberi akses, petugas dari UNHCR akan segera dikirim untuk mendaftar nama-nama manusia perahu itu dan memverifikasi.
Saat ini kantor UNHCR di Indonesia mengurus lebih 300 orang, di antaranya warga Myanmar bukan Rohingya, yang berstatus pengungsi dan pencari suaka. "Pemerintah Indonesia telah memberi tempat untuk tinggal sementara bagi mereka sebelum negara ketiga menerimanya," kata Anita. ( ant )
baca selengkapnya di beritasore
